Sragen – Usulan Bupati Sragen Sigit Pamungkas untuk mengintegrasikan program nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sambutan positif dari berbagai desa di wilayahnya. Para pengelola KDMP menilai gagasan tersebut dapat menjadi solusi konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
Koperasi Didorong Kelola Dapur Pemenuhan Gizi
Ketua KDMP Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Suratno, menyatakan dukungannya agar KDMP dilibatkan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari program MBG.
“Kami berharap SPPG tidak dikelola perseorangan, tetapi oleh koperasi agar transparan dan bisa diawasi bersama. Kalau KDMP diberi peran, ekonomi desa bisa tumbuh lebih cepat,” ujarnya, Sabtu (4/10/2025).
Menurutnya, sinergi antara KDMP dan MBG akan menciptakan efek berantai yang positif. Selain membantu penyediaan makanan bergizi, koperasi juga bisa memberdayakan masyarakat dalam penyediaan bahan baku seperti telur, beras, sayur, dan hasil pertanian lokal lainnya.
“Program MBG berjalan, sementara KDMP memperoleh keuntungan untuk mengembangkan usaha desa. Keduanya saling mendukung,” tambahnya.
Suratno menilai, masalah permodalan tidak menjadi hambatan besar karena dapat diakses melalui lembaga perbankan. Ia juga menyebut alokasi dana sekitar Rp3 miliar per desa bisa dimanfaatkan untuk membangun atau menyiapkan dapur SPPG.
Bangunan SPPG pun tidak harus baru. Menurutnya, gedung desa yang memenuhi standar Badan Gizi Nasional (BGN) dapat dimanfaatkan agar efisien dan cepat operasional.
Desa Siap Bersinergi dengan Program Nasional
Dukungan senada disampaikan Kepala Desa Gawan, Kecamatan Tanon, Sutrisno. Ia menilai sinergi KDMP dan MBG akan menjadi pendorong kuat bagi perekonomian desa asalkan dikelola secara profesional.
“Di Kecamatan Tanon ada sekitar 12.000 penerima manfaat MBG dari 16 desa. Kalau KDMP ikut terlibat, pelayanan bisa lebih teratur dan manfaat ekonominya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sutrisno juga melihat peluang besar bagi gerai-gerai milik KDMP, terutama gerai sembako, untuk mendukung penyediaan bahan baku program MBG.
“Integrasi dua program ini bisa sama-sama menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian desa,” tegasnya.
Kendala: Permodalan dan SDM
Sementara itu, Kepala Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Danang Wijaya, menilai KDMP memang memiliki potensi menjadi pengelola dapur gizi (SPPG), tetapi tidak semua desa siap.
“Kendala utama masih pada modal, SDM, dan akses informasi lokasi SPPG. Belum semua koperasi memiliki kemampuan manajerial dan keuangan yang memadai,” jelasnya.
Danang menambahkan, di lapangan banyak pihak swasta yang juga berminat membuka bisnis SPPG. Ia mengungkapkan beberapa investor bahkan mulai membeli lahan di wilayah Desa Gesi dan Pilangsari untuk dijadikan lokasi dapur pemenuhan gizi, termasuk renovasi bangunan lama menjadi fasilitas baru.
Meski begitu, ia tetap meyakini peran KDMP sangat penting.
“Kalau SPPG dikelola koperasi, bahan bakunya bisa langsung diserap dari hasil pertanian, peternakan, dan perikanan di desa. Dengan begitu, perputaran ekonomi terjadi di tingkat lokal,” pungkas Danang.
Sinergi Program, Dorong Kebangkitan Ekonomi Desa
Integrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diyakini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menumbuhkan ekonomi perdesaan.
Jika usulan ini disetujui pemerintah pusat, koperasi desa tak hanya menjadi lembaga ekonomi rakyat, tetapi juga penopang utama kemandirian pangan nasional dari desa untuk Indonesia.
About the Author
